Penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai suatu penerapan dari adanya prinsip pembuktian sederhana dalam muatan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan yang tidak dapat diukur melalui suatu angka maupun ukuran secara matematis. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis metode wawancara dengan responden Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kurator, Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Pengacara Kepailitan, dan pihak Kreditor. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini yaitu dalam penerapannya, suatu pembuktian sederhana sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Ayat 4 juncto Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU kurang mengedepankan nilai kepastian hukum (legal certainty), yang di mana dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut berdampak pada suatu banyaknya penafsiran bagi para pihak. Penelitian tersebut juga mengusulkan beberapa rekomendasi untuk peningkatan penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam proses permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga agar suatu peneran tersebut menjadi lebih efektif dan menjunjung tinggi rasa keadilan.