Problema hukum yang dihadapi oleh pengusaha bioskop terhadap pembayaran royalti atas lagu atau musik yang digunakan dalam film (soundtrack) menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016

Abstract

Seiring zaman karya seni mengalami perkembangan yang pesat karya seni pun memiliki beragam bentuk dan rupa, berawal kata-kata maupun puisi yang diciptakan oleh pikiran manusia, menulis dan berirama yang akhirnya menciptakan lagu atau musik. Lagu atau musik merupakan bagian dari hak cipta yang dilindungi dan dapat memiliki nilai ekonomi di dalamnya. Pencipta atau pemegang dari hak cipta lagu atau musik dapat memanfaatkan secara ekonomis dari karya cipta yang ia miliki. Dalam hal pemanfaatan karya cipta lagu atau musik, pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi yang dimana ia bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Salah satunya yaitu mendapatkan royalti dari pengguna komersial maupun pengguna non-komersial. Salah satu pengguna komersial yaitu bioskop yang merupakan wadah untuk menayangkan pertunjukan film kepada publik, yang dimana di dalam film terdapat adanya lagu atau musik di dalamnya. Namun terdapat problema hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti untuk bioskop terhadap pemanfaatan lagu atau musik tersebut, yang pengaturan terdapat di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut penulis hendak menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengetahui apa saja kendala atau problema hukum yang dihadapi pengusaha bioskop Terhadap Pembayaran Royalti Atas Lagu Atau Musik Yang Digunakan Dalam Film.