Upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik dan penghuni satuan rumah susun akibat pembatasan hak oleh pengelola di Rumah Susun Vasaka The Reiz Condo

Abstract

Penelitian dilakukan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik dan penghuni satuan rumah susun Vasaka The Reiz Condo atau TRC, akibat pelaksanaan pengelolaan rumah susun oleh pengelola yang membatasi dan tidak memberikan hak pemilik dan penghuni satuan rumah susun yakni PT Waskita Karya Realty atau WKR. Pembatasan hak yang dilakukan oleh WKR tersebut berupa penonaktifan akses lift menuju hunian pemilik dan penghuni TRC. Sementara, hak pemilik dan penghuni TRC yang tidak diberikan oleh WKR yakni transparansi laporan keuangan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) Rumah Susun. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif. Dimana Metode Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang akan dituangkan dalam Audit Hukum (Legal Audit) dalam Legal Memorandum ini. Hasil analisis yang dilakukan penulis yakni: 1) Tindakan WKR dalam menonaktifkan akses lift menuju hunian pemilik dan penghuni TRC, merupakan tindakan yang tidak sah. 2) Pemilik dan penghuni TRC berhak untuk menuntut hak atas transparansi laporan keuangan IPL Rumah Susun yang dibuat oleh WKR. 3) Dalam mempertahankan hak atas akses lift menuju penghuni dan pemilik TRC serta menuntut transparansi laporan keuangan IPL Rumah Susun yang dibuat oleh WKR sebagai pengelola TRC, pemilik dan penghuni TRC dapat melakukan kewajibannya terlebih dahulu, kemudian apabila tidak membuahkan hasil maka dapat melakukan upaya penerapan sanksi administratif hingga gugatan melalui PTUN. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan WKR merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban, hak, tugas serta wewenangnya terhadap pemilik dan penghuni TRC. Maka atas tindakan tersebut, pemilik dan penghuni TRC merasa hak kepemilikannya atas satuan rumah susun yang dihuni telah dirugikan serta disepelekan. Lebih lanjut, penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut: 1) pembentukan PPPSRS. 2) penerapan fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Medan terhadap WKR. 3) upaya hukum perdata terhadap pemerintah Kota Medan.