Abstract:
Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat pada setiap manusia di
dunia dan telah diperoleh sejak mereka dilahirkan tanpa memandang jenis
kelamin, ras, kebangsaan, etnis, agama, bahasa, maupun status mereka. Dalam hal
ini, praktik Female Genital Mutilation (FGM) telah diakui secara internasional
sebagai sebuah pelanggaran hak asasi anak perempuan maupun wanita secara
general untuk mengubah atau melukai alat kelaminnya dengan alasan-alasan nonmedis.
Sehingga banyak dari organisasi-organisasi internasional yang mulai
menyuarakan tentang bahaya dari praktik FGM ini Oleh sebab itu, penelitian ini
berfokus pada upaya yang dilakukan oleh salah satu organisasi internasional yaitu
European Institute for Gender Equality (EIGE) dalam mengatasi permasalahan
FGM di Austria. Adapun data-data dalam penelitian ini diambil dari buku, artikel
jurnal, berita, dan sebagainya. Selain itu, penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan teori Liberalisme Institusional dan teori Feminisme Radikal untuk
lebih mendalami permasalahan dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini,
ditemukan bahwa fenomena FGM muncul di Austria dikarenakan adanya
beberapa faktor diantaranya tingginya jumlah imigran, di Austria, tingkat
pendidikan, riwayat keluarga, agama yang dianut, beserta etnis yang dianut. Oleh
sebab itu untuk mengatasi permasalahan FGM yang terjadi di austria, ditemukan
bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh EIGE berupa: pertama, melaksanakan
projek-projek yang berkaitan dengan permasalahan Gender di Austria seperti
mengatasi permasalahan kekerasan pada gender di Austria, mengatasi
permasalahan femisida di Austria. Kedua, EIGE melakukan studi yang mendalam
terkait FGM yang terjadi di Austria agar mendapatkan informasi dan indikator
yang jelas sehingga negara-negara anggota dapat menggunakannya sebagai
landasan pemecah masalah. Terakhir, EIGE memberikan rekomendasirekomendasi
berupa kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan di Austria
diantaranya meningkatkan pemantauan terhadap laporan kasus mutilasi alat
kelamin perempuan yang mengakibatkan penuntutan dan hukuman,
mengembangkan rencana aksi nasional dan anggaran pendampingnya untuk
mutilasi alat kelamin perempuan, Meningkatkan pelatihan bagi para profesional,
meningkatkan kepercayaan antara praktisi kesehatan dan masyarakat yang terkena
dampak mutilasi alat kelamin perempuan.
