Analisis penilaian masyarakat terhadap Birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Abstract

Sudah menjadi rahasia umum bagi warga masyarakat, bahwa birokrasi pemerintah di Indonesia buruk. Terdapat tiga ragam masalah birokrasi yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu prosedur pelayanan berbelit-belit, ASN bersikap diskriminatif dalam melayani pelayanan, dan ASN menyalahgunkan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian masyarakat terhadap birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori penilaian terhadap birokrasi yang dikemukakan oleh Charles T. Goodsell dalam bukunya yang berjudul “The Case For Bureaucracy” yang berfokus pada tiga dimensi yaitu: (1) Kinerja buruk (Poor performance), (2) Kekuasaan yang berlebihan (Excessive Power), dan (3) Penindasan terhadap individu (Oppression of the individual). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 orang penduduk Kota Bandung yang telah mengakses layanan administratif yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan mengukur distribusi frekuensi, central tendency (median) dengan bantuan Program Statistical Pakage for The Social Science (SPSS). Dalam penelitian ini subjek penelitian ditentukan menggunakan metode sampling distrafikasi disproporsional dan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian ini menunjukkan birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dinilai kurang baik oleh masyarakat. Penilaian masyarakat dilihat dari ketiga dimensi dikategorikan tinggi dan ditemukan bahwa:(1) Masyarakat menilai bahwa birokrat Disdukcapil Kota Bandung berkinerja buruk sehingga menimbulkan patologi birokrasi, dengan skor rata-rata 3,9 (2) Masyarakat menilai birokrat Disdukcapil Kota Bandung menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, dengan skor rata-rata 3,9 dan (3) Masyarakat menilai birokrat Disdukcapil Kota Bandung melakukan penindasan terhadap individu dan mendiskriminasi terhadap masyarakat rentan, dengan skor rata-rata 3,71. Berdasarkan temuan pada penelitian, bahwa birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kurang baik.