Abstract:
Sudah menjadi rahasia umum bagi warga masyarakat, bahwa birokrasi
pemerintah di Indonesia buruk. Terdapat tiga ragam masalah birokrasi yang
seringkali dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu prosedur pelayanan
berbelit-belit, ASN bersikap diskriminatif dalam melayani pelayanan, dan ASN
menyalahgunkan kekuasaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian masyarakat
terhadap birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Penelitian ini menggunakan teori penilaian terhadap birokrasi yang dikemukakan
oleh Charles T. Goodsell dalam bukunya yang berjudul “The Case For
Bureaucracy” yang berfokus pada tiga dimensi yaitu: (1) Kinerja buruk (Poor
performance), (2) Kekuasaan yang berlebihan (Excessive Power), dan (3)
Penindasan terhadap individu (Oppression of the individual).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
penelitian kuantitatif. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan penyebaran
kuesioner kepada 100 orang penduduk Kota Bandung yang telah mengakses
layanan administratif yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bandung. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis
deskriptif dengan mengukur distribusi frekuensi, central tendency (median) dengan
bantuan Program Statistical Pakage for The Social Science (SPSS). Dalam
penelitian ini subjek penelitian ditentukan menggunakan metode sampling
distrafikasi disproporsional dan menggunakan skala likert.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan birokrasi di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung dinilai kurang baik oleh masyarakat. Penilaian
masyarakat dilihat dari ketiga dimensi dikategorikan tinggi dan ditemukan
bahwa:(1) Masyarakat menilai bahwa birokrat Disdukcapil Kota Bandung
berkinerja buruk sehingga menimbulkan patologi birokrasi, dengan skor rata-rata
3,9 (2) Masyarakat menilai birokrat Disdukcapil Kota Bandung menyalahgunakan
kekuasaan yang dimilikinya, dengan skor rata-rata 3,9 dan (3) Masyarakat menilai
birokrat Disdukcapil Kota Bandung melakukan penindasan terhadap individu dan
mendiskriminasi terhadap masyarakat rentan, dengan skor rata-rata 3,71.
Berdasarkan temuan pada penelitian, bahwa birokrasi di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung kurang baik.
