Akuntabilitas pegawai publikpada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi

Abstract

Judul penelitian ini adalah Akuntabilitas Pegawai Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan menggunakan metode wawancara diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPPKB Kabupaten Bekasi kurang saling memperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan dan masyarakat Kabupaten Bekasi tidak bisa memantau kinerja ASN DPPKB Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pegawai publik atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPPKB Kabupaten Bekasi. Teori yang dipergunakan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pegawai pada DPPKB Kabupaten Bekasi adalah Public Employee Accountability yang dikembangkan oleh Han dan Perry yang terdiri dari lima dimensi yaitu: attributability, observability, evaluability, answerability, dan consequentiality. Teori ini menitik beratkan pengungkapan akuntabilitas dari sisi pegawai yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenisnya adalah noneksperimental atau yang sering kali disebut sebagai survei. Tipe pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai di DPPKB Kabupaten Bekasi. Dengan kata lain, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu sebanyak 40 responden yang selanjutnya dianalisis menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 55% responden menyatakan setuju bahwa ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Bekasi sudah mampu menunjukkan akuntabilitas sebagai pegawai publik dalam menjalankan pekerjaannya. Namun, sebagian responden lainnya hanya menyatakan cukup setuju bahwa ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Bekasi sudah mampu menunjukkan akuntabilitas sebagai pegawai publik dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan belum seluruh ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Bekasi menjalankan perkerjaan mereka berdasarkan prosedur dan kebijakan organisasi.