Abstract:
Judul penelitian ini adalah Akuntabilitas Pegawai Publik Pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil studi
pendahuluan dengan menggunakan metode wawancara diketahui bahwa Aparatur Sipil
Negara (ASN) di DPPKB Kabupaten Bekasi kurang saling memperhatikan dalam
pelaksanaan pekerjaan dan masyarakat Kabupaten Bekasi tidak bisa memantau kinerja
ASN DPPKB Kabupaten Bekasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pegawai publik atau
Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPPKB Kabupaten Bekasi. Teori yang dipergunakan
untuk mendeskripsikan akuntabilitas pegawai pada DPPKB Kabupaten Bekasi adalah
Public Employee Accountability yang dikembangkan oleh Han dan Perry yang terdiri dari
lima dimensi yaitu: attributability, observability, evaluability, answerability, dan
consequentiality. Teori ini menitik beratkan pengungkapan akuntabilitas dari sisi pegawai
yang bersangkutan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenisnya adalah noneksperimental
atau yang sering kali disebut sebagai survei. Tipe pengumpulan data
dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai di DPPKB
Kabupaten Bekasi. Dengan kata lain, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sampel jenuh yaitu sebanyak 40 responden yang selanjutnya dianalisis
menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 55% responden menyatakan setuju bahwa
ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Bekasi sudah mampu menunjukkan akuntabilitas
sebagai pegawai publik dalam menjalankan pekerjaannya. Namun, sebagian responden
lainnya hanya menyatakan cukup setuju bahwa ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten
Bekasi sudah mampu menunjukkan akuntabilitas sebagai pegawai publik dalam
menjalankan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan belum seluruh ASN di lingkungan
DPPKB Kabupaten Bekasi menjalankan perkerjaan mereka berdasarkan prosedur dan
kebijakan organisasi.
