Abstract:
Penelitian yang dilakukan oleh peulis ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana
pengelolaan perubahan yang baik dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Barat. Penelitian ini dikaitkan dengan Manajemen Strategi, yang dimana adanya penjelasan lebih
lanjut mengenai Manajemen Perubahan Efektif yang dikemukakan oleh Thomas Chummings dan
Christopher Worley dalam bukunya. Chummings dan Worley mengatakan bahwa perubahan
manajemen itu salah satu kegiatan yang fokus terhadap identifikasi sumber yang mengharuskan
adanya perubahan serta dengan teori ini menawarkan bagaimana cara untuk menghadapi
perubahan.
Manajemen Perubahan Efektif ini merupakan 5 tahapan yang dikemukakan oleh
Chummings dan Worley, yaitu: Motivating Change, Creating a Vision, Developing Political
Support, Managing the Transition, dan Sustaining the Momentum. Metode yang digunakan oleh
penulis untuk meneiliti topik yang diambil menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Penulis
mengumpulkan data dari para responden yang sudah di tentukan. Penulis menggunakan cara teknik
pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan Google Form. Penulis
menyebarkan kuesioner dengan pertanyaan yang melibatkan pegawai Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat di bidang Pariwisata dengan memfokuskan pertanyaan pada
tahapan dari teori Chummings dan Worley untuk diteliti.
Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, pengolahan data yang telah dilakukan
oleh peneliti juga dapat diketahui bahwa pada tahapan yang ada ini sudah dilakukan dengan baik
karena mencapai nilai cukup tinggi. Dengan melihat hasil penelitian yang sudah dihitung bahwa
terdapat dua tahapan yang mempunyai penilaian tertinggi adalah motivating change dan creating
vision. Kemudian pada setiap tahapan berikutnya terus mengalami penurunan dimana pada
tahapan sustaining the momentum. Artinya, mengelola perubahan pada masa transisi agar setiap
orang menerima dan mempertahankan proses perubahan tersebut lebih sulit daripada perencanaan
karena adanya hambatan dari sisi SDM, teknologi, sanksi, dan kemampuan keuangan pemerintah.
