Perlindungan hak perorangan warga masyarakat hukum adat tanah adat yang diperjualbelikan oleh pihak lain : studi kasus putusan peninjauan kembali Nomor 47 PK/PDT/2021

Abstract

Penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis putusan-putusan hakim atas suatu perkara yakni sengketa kepemilikkan atas tanah adat yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat umum yang dikaitkan dengan beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku diantaranya Hukum Nasional yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Daerah Khusus Papua Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat serta pengaturan dari Hukum Adat yang berlaku. Hak dari masyarakat adat yang ditekankan pada penelitian ini yakni hak perorangan warga masyarakat hukum adat dalam upayanya mencapai keadilan akibat kecurangan yang dilakukan beberapa pihak lain terhadap masyarakat adat yang menjadikan suatu pertanyaan dimana bagaimana hukum berlaku dalam rangka perlindungan bagi masyarakat hukum adat yang nyatanya masih eksis hingga hari ini agar hak-hak masyarakat hukum adat khususnya terkait dengan hak-hak tanah adat dapat terlindungi dan diakui oleh hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji tentang sumber-sumber hukum yang berlaku guna menjawab tentang perlindungan terhadap hak perorangan warga masyarakat hukum adat. Kesimpulan dari penelitian ini akan menunjukkan bagaimana dari putusan-putusan yang dikaji dapat menjadi tameng untuk melindungi hak perorangan warga masyarakat hukum adat terhadap tanah adat yang dimilikinya.