Proses pembentukan kebijakan luar negeri Tiongkok terkait penetapan Air Defense Identification Zone terhadap Jepang

Abstract

Sengketa atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu dilatarbelakangi oleh klaim tumpang tindih Tiongkok dan Jepang terhadap wilayah tersebut serta tekad kedua pihak dalam mempertahankan klaimnya. Meskipun bersengketa, Tiongkok telah melakukan berbagai kebijakan akomodatif terhadap Jepang. Hal tersebut memperlihatkan keinginan Tiongkok untuk tetap menjaga hubungan baik kedua pihak. Namun, kebijakan ini dihadapkan dengan beberapa insiden sebagai tantangan yang semakin mengeskalasi ketegangan dalam sengketa. Sebagai respon, Tiongkok mengubah orientasi kebijakan luar negerinya, yang terlihat dari kebijakan penetapan Air Defense Identification Zone (ADIZ). Sesuai kebiasaan internasional, Tiongkok seharusnya menetapkan ADIZ dengan berkoordinasi bersama negara tetangga. Namun, Tiongkok menetapkan ADIZ Laut Cina Timur secara unilateral. Berdasarkan anomali ini, penulis mengangkat pernyataan terkait “Bagaimana proses pembentukan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok terkait Air Defense Identification Zone dalam sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu dengan Jepang?”. Dalam menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan konsep persengketaan teritorial dalam mendeskripsikan sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Pada bagian analisis, penelitian ini akan menggunakan framework proses pembentukan kebijakan luar negeri milik Michael Brecher, Blema Steinberg, dan Janice Stein. Tiga tahapan dalam perumusan kebijakan luar negeri, yakni tahapan input, formulasi, dan implementasi dijadikan sebagai indikator dalam analisis. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian melalui penggunaan studi kasus yang kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan oleh penulis. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa persengketaan Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Tiongkok lahir dari ketidaksepakatan atas garis batas teritorial dan mengalami eskalasi ketegangan mengikuti tindak nasionalisasi kepulauan oleh Jepang. Lebih lanjut, berdasarkan indikator yang diberikan oleh Brecher, Steinberg, dan Stein, berbagai input yang hadir di balik kebijakan penetapan ADIZ dapat dijelaskan. Input dalam bentuk persengketaan Kepulauan Senkaku/Diaoyu, kepentingan dari PLA dan PKT, pandangan Kementerian Luar Negeri, dan desakan masyarakat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Maka dari itu, proses perumusan kebijakan oleh Tiongkok dapat dijelaskan pada setiap tahapannya.