Tinjauan komparatif atas pengaruh hukum Lèse-Majesté terhadap kebebasan berekspresi di Thailand dan Malaysia

Abstract

Thailand dan Malaysia sebagai negara berbentuk monarki konstitusional yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer, tentu menjamin perlindungan atas hak asasi manusia terutama dalam hal nya kebebasan berekspresi masyarakat tiap negara itu sendiri. Kemudian menjadi penting bagi pemerintahan negara demokrasi untuk menerima kritik serta saran dari masyarakat sebagai salah satu bentuk kontribusi warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bernegara. Namun dalam pemenuhan hak kebebasan berekspresi tentunya terdapat pembatasan serta kewajiban yang perlu dipatuhi oleh masyarakat dalam pengimplementasian hak kebebasan berekspresi yang dimilikinya. Salah satu pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang kerap ditemukan pada negara dengan bentuk monarki adalah lèse-majesté. Pembatasan tersebut diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Penguasa yang berdaulat serta harkat serta martabat seorang Penguasa sebagai wakil dari suatu kekuasaan yang berdaulat. Aturan hukum mengenai lèse-majesté di kedua negara memiliki kendalanya masing-masing, kendala tersebut dapat ditemukan baik pada isi dan/atau format peraturan lèse-majesté itu sendiri yang mengakibatkan kekeliruan terhadap penafsiran isi pasal serta penanganan dari kasus-kasus penerapan aturan lèsemajesté. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif hendak meneliti bagaimana lèse-majesté diatur dan diberlakukan di dalam dua negara dengan bentuk monarki konstitusional yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer serta pengaruhnya terhadap hak kebebasan berekspresi tiap warga negara. Atas penelitian ini, ditemukan bahwa hukum lèse-majesté yang berlaku di Thailand dan Malaysia telah membatasi hak kebebasan berekspresi masyarakatnya secara berlebihan yang menyebabkan ketakutan dalam mengungkapkan pendapat dan kritik terhadap penguasa.