Analisis yuridis mengenai kewajiban keikutsertaan masyarakat dalam mengatasi pandemi dikaitkan dengan kewajiban penduduk dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyebaran virus infeksi yang menyebabkan terjadinya pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini berdampak terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan dan penanggulangan pandemi yang memuat dan mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat atau penduduk dalam mengatasi pandemi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan: (a) Apakah tindakan menolak kebijakan pemerintah dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera?; dan (b) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penduduk yang menolak kebijakan pemerintah dengan alasan adanya hak untuk menentukan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan?. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Tindakan menolak kebijakan pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; dan (2) Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menolak kebijakan dengan alasan adanya hak untuk menentukan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.