Analisis yuridis atas penggunaan izin usaha pertambangan sebagai jaminan kredit yang diberikan kepada bank berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang salah satu isu mengenai Izin Usaha Pertambangan yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang diberikan kepada bank. Namun, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah yang memenuhi syarat marketable dan secured. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Izin Usaha Pertambangan dapat dijadikan sebagai jaminan kredit dalam hal pinjaman yang diberikan oleh bank dan mengetahui termasuk lembaga jaminan apakah Izin Usaha Pertambangan itu. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika Izin Usaha Pertambangan yang telah dijadikan jaminan kepada bankdicabut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dijadikan suatu jaminan kredit karena bank pada dasarnya IUP bukanlah suatu benda karena tidak memiliki sifat kebendaan dan pada akhirnya bank tidak dapat mengeksekusi jaminan, dalam arti bank tidak dapat menjual jaminan tersebut. Akibat hukum yang dirasakan dengan adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan yang dirasakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam hal ini pihak perusahaan adalah perusahaan kehilangan Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan usahanya. Akibat hukum yang dirasakan oleh bank ialah IUP tidak dapat dieksekusi maka pada akhirnya bank menjadi kreditur jaminan umum yang tunduk pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.