Kajian tentang praktik jasa layanan nikah sirri online secara Islam menurut KHI dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Elektronik

Abstract

Perkawinan menurut hukum Islam didefinisikan sebagai perkawinan yang disertai dengan akad yang mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 4 KHI, Perkawinan dinilai absah dan tunduk sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimana setiap perkawinan harus dituliskan berlandaskan aturan undangundang yang ada. Perkawinan yang dilakukan menurut kebiasaan agama atau hukum adat tetapi tidak dicatat di kantor pencatat nikah (KUA) dikenal dengan istilah “kawin sirri” yang secara harfiah berarti “di bawah tangan nikah sirri”. Disisi lain, Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Tujuan dicatatkannya perkawinan sendiri yaitu sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap individu di tiap negara agar mendapatkan pengakuan juga pelayanan yang sama dan sebagai bukti yang otentik mengenai legalitas atas perkawinan tersebut di mata hukum. Selain itu, terdapat beberapa alasan lain yang mengharuskan perkawinan dicatatkan yaitu untuk memudahkan urusan birokrasi seperti tunjangan untuk keluarga, asuransi atau memastikan istri dan anak mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Adapun di tengah dunia yang serba digital ini, marak bermunculan situs jasa layanan nikah sirri online yang mana kedudukan dan keabsahan dari perkawinan dan juga akta yang diterbitkan oleh pihak penyelenggaranya masih dikatakan abu-abu. Maka dari itu, sebagai upaya untuk mencegah juga memberikan sosialisasi juga edukasi terkait perkawinan sirri online yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di Indonesia, diperlukan adanya pedoman untuk membatasi dan mengontrol kegiatan perkawinan sirri online tersebut. Dengan adanya perkawinan sirri online dan juga dokumen elektronik yang diterbitkan pihak penyelenggara perkawinan sirri online, dikhawatirkan adanya permasalahan baru, yaitu terjadinya pertentangan antara Hukum Islam dan juga Hukum Komunikasi dan Informasi. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai permasalahan: bagaimana kedudukan mengenai dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh peyelenggara situs nikah sirri online dan juga analisis mengenai situs nikah sirri online.