Kajian terhadap asuransi sosial bagi Pekerja Rentan (Vulnerable Employment) dalam rangka mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Abstract

Penelitian ini terfokus pada permasalahan mengenai apakah terdapat adanya disharmoni ketentuan mengenai asuransi sosial bagi pekerja rentan yang dapat menimbulkan dampak terhadap perlindungan asuransi sosial bagi pekerja rentan tersebut, serta bagaimana seharusnya asuransi sosial bagi pekerja rentan dalam rangka mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional itu diatur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif, dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sehubungan dengan asuransi sosial pekerja rentan dan Sistem Jaminan Sosial Nasional, melalui penafsiran hukum otentik, sistematis, gramatikal, serta konstruksi hukum analogi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat disharmoni pada produk hukum antar daerah dan regulasi tingkat pusat, pada setidaknya empat jenis ketentuan terkait asuransi sosial pekerja rentan. Dampak potensial yang dapat timbul berupa: adanya kategorisasi pekerja rentan yang tidak tepat sasaran antara pekerja rentan di sektor informal atau sektor formal, adanya perlindungan asuransi sosial yang tidak tepat sasaran karena kualifikasi pekerja rentan yang terlampau luas, adanya pekerja di luar jangkauan rentang usia yang bisa tidak memperoleh asuransi sosial, dapat terganggunya penerapan prinsip portabilitas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan dapat timbulnya ketimpangan pengaturan asuransi sosial pekerja rentan antar daerah. Penyesuaian pengaturan perlu dilakukan dengan cara harmonisasi hukum. Pertama-tama melalui pengaturan pekerja rentan di dalam regulasi tingkat nasional, yakni melalui wadah peraturan berupa Peraturan Pemerintah. Selanjutnya produk hukum daerah harus melakukan sinkronisasi terhadap peraturan tingkat pusat tersebut. Penyusunan norma juga harus dilakukan dengan menentukan secara tepat konstituen dari operator norma yang akan digunakan, apakah berupa kaidah perintah atau kaidah kewenangan.