Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat akibat terbitnya sertifikat ganda

Abstract

Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah perlindungan dan pertanggungjawaban hukum akibat terbitnya sertipikat ganda. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan memberikan gambaran mengenai fakta- fakta disertai analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai sebab terjadinya sertipikat hak atas tanah menjadi ganda. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa, Perlindungan akan dimulai pada saat masyarakat melakukan pengaduan. Setelah dilakukannya pengaduan maka BPN akan menindak lanjuti dengan melakukan pengumpulan data dan analisis, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan, laporan penyelesaian kasus pertanahan, dan penyelesaian. Hingga BPN menerbitkan keputusan tentang pembatalan sertipikat, yang mana pembatalan sertipikat dilakukan terhadap sertipikat yang memiliki data fisik dan data yuridis namun tidak sesuai dengan surat ukur dan buku tanah. Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan sudah dimulai pada tahap pemantauan dan pengaduan masyarakat apabila terjadi sertipikat ganda. Namun dapat terjadi bahwa pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah di bidang pertanahan tersebut dianggap belum menyelesaikan masalah, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan penyelesaian masalah tersebut melalui pengadilan baik pengadilan perdata maupun pengadilan tata usaha negara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat ada pada saat masyarakat melakukan pengaduan atas terbitnya sertipikat ganda, pemerintah akan menindaklanjuti perkara tersebut. Apabila terbitnya sertipikat ganda merupakan kewenangan kementerian maka BPN akan mengambil keputusan pembatalan sertipikat apabila sertipikat yang memiliki data fisik dan data yuridisnya tidak sesuai dengan buku tanah. Pertanggungjawaban hukum telah dilaksanakan pada tahap pemantauan dan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat apabila terjadi sertipikat ganda. Jika dianggap belum menyelesaikan masalah maka dapat mengajukan ke pengadilan. Setelah mendapat keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka pihak pemohon dapat melakukan keputusan permohonan ke Kantor Pertanahan. Saran yang dapat berikan penulis, BPN dapat melakukan pencegahan dengan menindaklanjuti sebaik mungkin pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat agar mendapatkan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum dengan tepat.