Structural power of global capitalism : case study of Democratic Republic of Congo’s Illegal exploitation of Coltan

Abstract

Karya ilmiah ini menganalisis proses kekuatan struktural kapitalisme global bekerja dengan mengambil studi kasus eksploitasi coltan pada Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 1990-an akhir, permintaan coltan pada perekonomian global meningkat karena produksi produk elektronik yang meningkat dengan adanya Revolusi Digital, dan Republik Demokratik Kongo terlibat pada penjualan coltan global, dimana eksploitasi coltan terjadi. Eksploitasi coltan ini berkaitan dengan perang sipil dan krisis kemanusiaan yang pertama kali diliput oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2002. Namun, eksploitasi coltan ini masih terjadi sampai sekarang, dan melibatkan banyak aktor negara dan aktor perusahaan dalam perekonomian global. Karena kasus yang diangkat melibatkan jaringan aktor dan interaksi yang kompleks, maka karya ilmiah ini akan mengambil pendekatan struktural dalam memahami kekuatan dengan pertanyaan penelitian Bagaimana kekuatan struktural kapitalisme global mempertahankan eksploitasi ilegal coltan di Republik Demokratik Kongo? . Dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut, digunakan perumusan kekuatan struktural karya Barnett & Duval, serta kerangka teori kekuatan struktural kapitalisme global oleh Stephen Gill. Data terkait sejarah Kongo menunjukkan bahwa kapasitas Kongo dalam struktur perekonomian global sejak zaman kolonial Belgia adalah sebagai perekonomian ekstraktif yang menyediakan bahan mentah untuk Belgia dan negara Eropa lainnya. Perekonomian ekstraktif ini bersifat eksploitatif secara fundamental dengan penggunaan kerja paksa, dan tetap dilanjutkan pada masa pasca-kolonial oleh Mobutu. Pada abad ke-21, eksploitasi coltan terjadi dalam struktur eksploitatif ini. Eksploitasi ini semakin dipertahankan dengan adanya internasionalisasi kapital dan ketergantungan terhadap perusahaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan ikatan politik, serta budaya kapitalistik yang mempromosikan pendekatan neoliberal dalam pemerintahan yang bertujuan untuk memperluas peran sektor privat.