Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Abstract

Pada tahun 2019, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara sah direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu perubahan dalam Undang – Undang tersebut ialah diberikannya kewenangan pada KPK untuk melakukan penghentian penyidikan. Perubahan tersebut didasari untuk menjamin adanya kepastian hukum pada Tersangka dikarenakan sebelumnya penyidikan yang dilakukan oleh KPK dirasa berlarut-larut sehingga dirasa mengabaikan hak asasi tersangka. Sebenarnya dasar pembuat undang-undang saat itu tidak memberikan KPK kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan ialah melihat situasi penegakan hukum di Indonesia yang saat itu dirasa kurang maksimal jika ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian di saat sedang maraknya korupsi di Indonesia. Sehingga pada akhirnya didirikan KPK yang memiliki kewenangan berbeda dengan penegak hukum lainnya untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi yang salah satunya ialah tidak diberikannya kewenangan penghentian penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah kewenangan penghentian penyidikan yang akhirnya diberikan kepada KPK bertentangan dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime dan juga mengurangi independensi pada KPK. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kewenangan penghentian penyidikan pada KPK bertentangan dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime dikarenakan membuka peluang risiko yang besar untuk dilakukannya intervensi dikarenakan sifat dari tindak pidana korupsi yang tergolong white collar crime dan juga dengan dibatasinya lama waktu penyidikan hingga dapat dilakukannya penghentian membatasi KPK untuk secara leluasa melakukan penyidikan mengingat kompleksnya sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Terkait independensi, kewenangan penghentian penyidikan pada KPK mengurangi independensi pada KPK karena tidak dipenuhinya kriteria-kriteria independensi KPK sebagai lembaga negara independen maupun lembaga anti korupsi. Dengan demikian, kewenangan penghentian penyidikan pada KPK bertentangan dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime dan mengurangi independensi pada KPK.