Keterlambatan Jerman untuk melakukan transposisi Carbon Capture Storage Directive ke dalam hukum nasional Jerman

Abstract

Keterlambatan Jerman dalam melakukan transposisi CCS Directive yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai upaya penanganan masalah perubahan iklim menjadi topic utama dalam penelitian ini. Dalam tulisan ini penulis akan berusaha menjawab pertanyaan penelitian “Mengapa Jerman terlambat untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota UE untuk melakukan Carbon Capture Storage Directive ke dalam hukum nasional Jerman?” Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan Bureaucratic Politics Model yang dijelaskan oleh Graham T. Allison dan Morton H. Halperin. Penulis menemukan bahwa keterlambatan Jerman dalam melakukan transposisi CCS Directive disebabkan oleh banyaknya aktor domestik yang terlibat dalam proses pembuatan UU CCS Directive Jerman. Secara spesifik, dalam proses pembuatan UU ini, penulis menemukan bahwa keterlambatan disebabkan oleh perdebatan panjang di antara aktor utama proses pembuatan UU CCS Directive, yakni Menteri Ekonomi dan Menteri Lingkungan, sebagai pihak yang secara langsung membuat dan menentukan isi dari UU CCS Directive. Selain itu, penulis juga melihat bahwa perdebatan di Bundesrat, yang merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan UU CCS Directive di Jerman. Sebagai sebuah consent bill, suara dari Bundesrat merupakan badan yang sangat penting dalam proses pembuatan UU CCS Directive. Dengan hal ini, Bundesrat memainkan perannya agar isi dari UU CCS Directive dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara bagian. Terakhir, penulis juga melihan terlambatnya proses pembuatan UU CCS Directive ini juga dipengaruhi oleh adanya pemilihan umum 2009 di Jerman, yang mengganti Menteri Lingkungan dan Menteri Ekonomi Jerman. Hal ini secara tidak langsung mengubah posisi dan peran dari menteri sebelumnya yang sangat mendukung dan setuju terhadap CCS Directive di Uni Eropa. Diketahui Menteri Lingkungan dan Menteri Ekonomi pasca pemiliham umum tidak terlalu memiliki perhatian terhadap CCS Directive.