Abstract:
Keterlambatan Jerman dalam melakukan transposisi CCS Directive yang dikeluarkan
oleh Uni Eropa sebagai upaya penanganan masalah perubahan iklim menjadi topic utama dalam
penelitian ini. Dalam tulisan ini penulis akan berusaha menjawab pertanyaan penelitian
“Mengapa Jerman terlambat untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota UE
untuk melakukan Carbon Capture Storage Directive ke dalam hukum nasional Jerman?”
Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan Bureaucratic Politics
Model yang dijelaskan oleh Graham T. Allison dan Morton H. Halperin. Penulis menemukan
bahwa keterlambatan Jerman dalam melakukan transposisi CCS Directive disebabkan oleh
banyaknya aktor domestik yang terlibat dalam proses pembuatan UU CCS Directive Jerman.
Secara spesifik, dalam proses pembuatan UU ini, penulis menemukan bahwa keterlambatan
disebabkan oleh perdebatan panjang di antara aktor utama proses pembuatan UU CCS Directive,
yakni Menteri Ekonomi dan Menteri Lingkungan, sebagai pihak yang secara langsung membuat
dan menentukan isi dari UU CCS Directive. Selain itu, penulis juga melihat bahwa perdebatan di
Bundesrat, yang merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan UU CCS Directive di
Jerman. Sebagai sebuah consent bill, suara dari Bundesrat merupakan badan yang sangat penting
dalam proses pembuatan UU CCS Directive. Dengan hal ini, Bundesrat memainkan perannya
agar isi dari UU CCS Directive dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara bagian.
Terakhir, penulis juga melihan terlambatnya proses pembuatan UU CCS Directive ini juga
dipengaruhi oleh adanya pemilihan umum 2009 di Jerman, yang mengganti Menteri Lingkungan
dan Menteri Ekonomi Jerman. Hal ini secara tidak langsung mengubah posisi dan peran dari
menteri sebelumnya yang sangat mendukung dan setuju terhadap CCS Directive di Uni Eropa.
Diketahui Menteri Lingkungan dan Menteri Ekonomi pasca pemiliham umum tidak terlalu
memiliki perhatian terhadap CCS Directive.
