Peran mutual defence dan information exchange dalam menangani masalah keamanan di Uni Eropa dalam konteks krisis pengungsi Eropa

Abstract

Masuknya migran ke wilayah Uni Eropa (EU) secara ilegal dalam jumlah besar pada kurun waktu 2014 hingga 2016 memunculkan keraguan terhadap kemampuan EU dalam mempertahankan keamanan wilayahnya beserta dengan prinsip freedom of movement yang dianutnya. Selayaknya sebuah organisasi regional yang memiliki tendensi baik supra-nasional maupun antar-pemerintah yang kuat, EU memiliki beberapa instrumen yang dapat dipakai sebagai wadah kerjasama keamanan regional, diantaranya adalah klausul mutual defence serta information exchange. Hal diatas memunculkan pertanyaan penelitian “Bagaimana peran mutual defence dan information exchange dalam menangani masalah keamanan di Uni Eropa pada saat terjadinya Krisis Pengungsi Eropa?”, yang ditujukan untuk mencari tahu usaha yang telah dilakukan oleh kedua klausul diatas dalam membantu penjagaan keamanan EU pada kurun waktu 2014 hingga 2016, dimana periode tersebut menjadi puncak dari Krisis Pengungsi Eropa. Untuk menganalisis bentuk kerja sama regional serta fenomena yang terjadi, penelitian ini menggunakan teknik penulisan berupa narasi yang didasarkan pada metode kualitatif, serta dengan menggunakan kajian teoritis dari teori rezim internasional yang dibantu oleh konsep keamanan non-tradisional dan konsep criminal justice model. Sebagai wadah yang dirancang untuk memfasilitasi kerjasama militer antarnegara anggota EU, klausul mutual defence memiliki tugas dalam menjaga keamanan perbatasan eksternal EU dari ancaman keamanan berupa penyelundupan migran, perdagangan manusia, serta migrasi ireguler yang berlebihan di Perairan Mediterania. Serupa dengan mutual defence namun dengan perbedaan dari segi jenis lembaga yang menjalankan kerjasama, klausul information exchange dibangun dengan tujuan menghidupkan kooperasi antar-lembaga penegak hukum sipil dalam mengamankan wilayah internal EU, dimana sewaktu Krisis Pengungsi Eropa kerjasama tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Operasi Archimedes yang melibatkan salah satu sistem pertukaran informasi rahasia kepunyaan EU dalam melakukan penangkapan cepat terhadap beberapa aksi kejahatan yang terdeteksi. Berdasarkan banyaknya jumlah penangkapan, penyitaan, serta penyelamatan nyawa oleh serangkaian operasi yang dilaksanakan baik dalam kerangka klausul mutual defence maupun information exchange, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua klausul tersebut memainkan peran yang berpengaruh bagi penanganan masalah keamanan di sekitar wilayah EU selama periode puncak dari Krisis Pengungsi Eropa.