Pengaruh penerapan self assessment systems dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribumi UMKM Bandung

Abstract

Penerimaan perpajakan merupakan komponen pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Hal ini didukung berdasarkan pernyataan bahwa penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 83,54% terhadap pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2020.Namun, realisasi penerimaan perpajakan selama tahun 2016-2020 tidak mencapai target penerimaan perpajakan pada APBN. Salah satu hal yang menyebabkan rasio penerimaan perpajakan rendah adalah rendahnya kepatuhan penyampaian pajak. Kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah penerapan self assessment systems dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk melihat pengaruh penerapan self assessment systems dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan self assessment systems membuat wajib pajak menyadari bahwa mereka memiliki kontribusi terhadap kemajuan negara. Selain itu, penerapan self assessment systems memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan membayar pajak Faktor lainnya, yaitu sanksi perpajakan memiliki unsur memaksa dan mengikat sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi perpajakan. Semakin tinggi penerapan self assessment systems dan sanksi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh penerapan self assessment systems dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal untuk menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain berubah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah hypothetico-deductive method. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah sebesar 106 wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung dan melalui google form kepada wajib pajak UMKM di Kota Bandung. Terhadap hasil dari kuesioner dilakukan uji validitas dan reabilitas. Selain itu, data diuji dengan uji asumsi klasik, yaitu: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung; (2) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung; dan (3) Penerapan self assessment system dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah penerapan self assessment system perlu ditingkatkan dengan DJP melakukan pelayanan konsultasi dan sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi UMKM mengenai cara mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melapor perpajakannya. KPP di Kota Bandung harus selalu tegas dalam pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya, dan wajib pajak orang pribadi UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang tidak terdapat pada penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.