Analisis akar kekerasan berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka pada tahun 2018-2019

Abstract

Penelitian ini berusaha membahas konflik yang telah berlangsung antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka yang terus terperangkap dalam relasi negara-kelompok yang dipenuhi dengan kekerasan dan tidak dapat keluar dari pola hubungan tersebut untuk mencari solusi dengan cara damai hingga sekarang. Dalam rangka menjelaskan deviasi di balik kesulitan untuk dihentikannya siklus keji tersebut, penulis menggunakan teori Protracted Social Conflict dan studi terhadap kasus kekerasan pada tahun 2018-2019 dengan memanfaatkan data sekunder. Pembatasan tersebut didasari oleh skala kekerasan yang tidak hanya tereskalasi tapi juga bertransformasi hingga mendorong pemerintah pusat untuk mengambil langkah ekstrem: kembali menurunkan lebih banyak aparat keamanan, menangkap sejumlah aktivis, serta mematikan internet. Penulis mengidentifikasi bahwa terdapat ketidakselarasan akan arti ‘kesejahteraan’ dan apa yang menjadi masalah di mata Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka karena kurangnya komunikasi 2 arah yang produktif. Aktor internasional juga turut melakukan disrupsi dalam proses komunikasi yang ikut serta merumitkan penyelesaian pada kasus Papua Barat tapi belum terakomodir dalam pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Alhasil, enemy perceptions dari akumulasi ketidakpercayaan dan keluhan Organisasi Papua Merdeka membentuk rival nationalism yang menjadi ancaman hingga memojokkan Pemerintah Indonesia.