Sebagai anggota dari United Nations Human Rights Council (UNHRC), Filipina mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan standar tertinggi dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Namun, situasi HAM di Filipina tidak mencerminkan tanggung jawabnya tersebut. Pembunuhan di luar hukum dibawah pelaksanaan Perang Narkoba telah merenggut ribuan nyawa sejak 2016. Sebagai IGO yang berfokus pada bidang hak asasi manusia, UNHRC berupaya untuk menangani pembunuhan di luar hukum di dalam pelaksanaan Perang Narkoba di Filipina. Berangkat dari isu ini, penulis merangkai pertanyaan penelitian “Apa saja upaya UNHRC dalam menangani pembunuhan di luar hukum dalam pelaksanaan Perang Narkoba di Filipina pada tahun 2017 hingga 2020?” Dalam penelitian kualitatif ini, penulis akan menyebutkan upaya UNHRC tersebut melalui pendekatan deskriptif dan menganalisa upaya tersebut melalui analisa SWOC. Pendekatan neoliberal institusionalisme akan digunakan dalam menjelaskan upaya UNHRC untuk menekankan peran organisasi internasional dalam menangani isu yang tidak bisa diselesaikan oleh negara sendiri. Selanjutnya konsep fungsi IGO dan HAM juga digunakan untuk menentukan peran UNHRC dalam menangani isu HAM dalam bentuk pembunuhan di luar hukum di Filipina. Penelitian ini mendeskripsikan tiga upaya UNHRC dalam menangani isu pembunuhan di luar hukum dalam Perang Narkoba di Filipina sejak awal operasinya hingga 2020. Upaya pertama UNHRC adalah melalui program UPR yang meninjau situasi HAM di Filipina dan memfasilitasi forum komunikasi untuk membahas hasil tinjauan tersebut dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah Filipina. Kedua, UNHRC mengadopsi dua resolusi yang menghasilkan laporan yang diluncurkan OHCHR mengenai situasi HAM di Filipina serta memfasilitasi diberikannya Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas bagi pemerintah Filipina. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pembunuhan di luar hukum dan memperbaiki situasi HAM di Filipina.9983 - FISIP