Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya pemenuhan hak pekerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Abstract

Pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja sektor formal masih sulit dilaksanakan. Faktanya hingga saat ini penyandang disabilitas yang dapat bekerja di sektor formal khususnya di Kota Bandung masih belum bisa memenuhi kuota yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 10 ayat 2 (d). Maka dari itu Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 1 dan 2 dan Pasal 11 ayat 1 (d) khususnya terkait dalam pemenuhan hak pekerjaan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung melalui rencana aksi dan program dari Dinas tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa untuk melihat mencapai tujuan dan keberhasilan dari kebijakan rencana aksi dan program ditentukan oleh faktor content of policy dan context of implementation. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, dan Lembaga Sosial Disabilitas Bergerak Indonesia. Hasil dari wawancara tersebut untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif dengan reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau verifikasi untuk memperoleh gambaran secara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 pasal 10 dan pasal 11 terkait pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung masih belum optimal, karena dilihat dari program rekruitmen atau seleksi dan penempatan kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah berjalan tapi masih memiliki kekurangan terkait adanya keterbatasan peserta akibat persyaratan dari perusahaan seperti persyaratan usia, pendidikan,dan syarat sehat jasmani dan rohani. Saran dari peneliti bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat mengkoordinasikan dengan Perusahaan BUMN atau Perusahaan Swasta di Kota Bandung untuk menerapkan persyaratan lowongan pekerjaan yang menyesuaikan latar belakang penyandang disabilitas agar tidak terjadi ketidakjelasan dari persyaratan khusus bagi penyandang disabilitas.