Standar pelayanan penerbitan surat keterangan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

Abstract

Berdasarkan hasil survey penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombdusman RI pada tahun 2019, Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur terbukti menjadi lembaga dengan nilai kepatuhan paling rendah. Temuan ini terkonfirmasi melalui observasi awal peneliti, bahwa badan kesbangol ini belum memiliki pedoman standar pelayanan publik. Diperlukan langkah penelitian untuk mengetahui penerapan standar pelayanan pada pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur. Compliance Operations menjadi model yang akan digunakan dalam proses penelitian ini. Dalam teori ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan tetapi teori ini juga menjelaskan bagaimana standar pelayanan dapat diterapkan dan dijalankan, dengan cara melihat dari 8 aspek yaitu Kebijakan dan Prosedur, Komunikasi, Pendidikan dan Pelatihan, Monitoring dan Audit, Etika, Invetigasi dan Pelaporan, Peran Manajer Bisnis dan Pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Pada proses pengambilam data dan informasi, peneliti melakukan observasi langsung ke Badan Kesbangpol Kab.Cianjur, melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yaitu beberapa pegawai Badan Kesbangpol Kab.Cianjur yang terkait dengan pelayanan penerbitan surat keterangan penelitian dan juga para pengguna layanan penerbitan surat keterangan penelitian. Selain itu dilakukannya juga studi dokumen yang dilakukan untuk memperoleh analisis lebih terkait mekanisme pelayanan penerbitan SKP. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan standar pelayanan yang dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur dalam memberikan pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penelitian ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal. Meski begitu, pada saat ini pelayanan penerbitan surat keterangan penelitian di Bakesbangpol Kab.Cianjur sudah mulai meningkatkan standar pelayanannya. Mengikuti hasil diatas dapat diberikan beberapa saran penelitian yaitu Badan kesbangpol perlu mengatur kembali persyaratan pelayanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan menerapkan media komunikasi baik berbentuk elektronik maupun non elektronik.