Sekuritisasi imigran ilegal di perbatasan selatan Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump : perubahan kebijakan luar negeri

Abstract

Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan luar negeri imigrasi yang relatif bebas dan paling terbuka di dunia dengan menerima ratusan ribu imigran setiap tahunya yang berasal dari regional maupun internasional. Pola pergerakan dari imigran yang masuk ke dalam menyebabkan AS sebagai negara tuan rumah mengalami peningkatan populasi setiap tahun. Hal tersebut mengharuskan setiap pemerintah yang sedang diberikan tanggung jawab memimpin negara menyesuaikan arah kebijakan imigrasinya sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung. Presiden Donald Trump setelah resmi menjadi Presiden AS memiliki fokus untuk menyelesaikan masalah imigran ilegal di perbatasan Selatan dengan pendekatan America First dan tindakan sekuritisasi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian “Apa Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Presiden Donald Trump Melakukan Sekuritisasi Dalam Mengubah Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat?” Penulis akan menjawabnya berdasarkan kerangka pemikiran The Politics Of Foreign Policy Change. Pendekatan ini mengidentifikasi kondisi internasional dan domestik dengan unsur politik dan ekonomi di dalamnya sebagai faktor yang mendasari perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Didukung oleh peran individu pembuat keputusan dan proses perumusan kebijakan yang dipilih oleh aktor tersebut. Presiden Donald Trump melakukan tindakan sekuritisasi berdasarkan faktor politik internasional yaitu hadirnya kejahatan transnasional; penipuan identitas, penyelundupan obat terlarang serta tindakan kriminal, dan faktor ekonomi adanya tarif upah rendah imigran yang merusak standar upah minimum pekerja Amerika. Faktor politik domestik yaitu adanya pemenuhan janji kampanye Presiden Trump untuk melindungi warga Amerika dari imigran ilegal. Dan faktor ekonomi yaitu adanya pengambilan lapangan pekerjaan oleh imigran ilegal dengan memalsukan dokumen identitas kerja di suatu perusahaan, sehingga banyak pekerja Amerika kehilangan hak mendapatkan jaminan sosial yang seharusnya dialokasikan untuk mereka.