Collaborative governance dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan melalui Program KOTAKU di kota Cimahi : studi kasus Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan

Abstract

Program KOTAKU merupakan sebuah upaya strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat upaya penanganan kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Indonesia. Konsep Collaborative Governance merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh aktor pemerintah bersama aktor non pemerintah dalam membuat kesepakatan yang bersifat publik dengan jalan konsensus bersama. Konsep ini dapat membantu Pemerintah menyelesaikan masalah publik seperti halnya penanganan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai program KOTAKU di Kota Cimahi yaitu program penanganan pemukiman kumuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kolaborasi yang terdapat pada implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mencegah dan mengentaskan kawasan permukiman kumuh di kota Cimahi. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada proses kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder terkait program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Cimahi. Peneliti menggunakan teori Ricardo S. Morse dan John B. Stephens dengan tahapan Assesment, Initiation, Deliberation dan Implementation. Serta penelitian ini mencoba menganalisa proses kolaborasi, peran stakeholders, dan hambatan yang terjadi saat proses kolaborasi dilakukan. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus di kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Cimahi antara lain kurangnya komunikasi yang belum berfungsi secara baik antara pemerintah kota Cimahi terhadap masyarakat atau stakeholders.