Kepatuhan kelompok sasaran terhadap Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang

Abstract

Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang menerapkan kebijakan green building infrastructure yang diatur dalam peraturan walikota nomor 1023 tahun 2016 tentang bangunan gedung hijau. Peraturan yang mengatur kewajiban penyelenggara bangunan dalam memenuhi persyaratan sebagai bangunan gedung hijau. Penyelenggara bangunan sebagai kelompok sasaran wajib mematuhi peraturan ini sebagai syarat mendapatkan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikasi bangunan gedung hijau. Namun, semenjak dikeluarkannya kebijakan ini, banyak kelompok sasaran yang menyalahgunakan surat IMB serta banyak bangunan yang dibuat tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketidakpatuhan ini berdampak pada pencemaran lingkungan yang diakibatkan pembuangan limbah industri, pasokan air yang berkurang,dan polusi udara. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepatuhan kelompok sasaran dalam penerapan kebijakan green building infrastructure dikota Bandung. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis enam dimensi kepatuhan yang dikemukakan oleh R. Kent Weaver yaitu monitoring, information, attitude and value, insentif and sanction, dan resource. Teknik Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui berita internet, petunjuk teknis, peraturan, e-jurnal dan e- book. Hasil Penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan cenderung rendah. Hal ini disebabkan (1) permasalahan pengawasan yang belum tegas dan konsisten, (2) informasi kebijakan belum maksimal di sosialisasikan, (3) perilaku curiga dari kelompok sasaran terhadap kebijakan, (4) pelaksanaan peraturan insentif dan sanksi yang belum maksimal, (5) sumberdaya yang belum digunakan maksimal, dan (6) kemampuan kelompok sasaran belum maksimal memanfaatkan Surat Lisensi Bekerja Perencana (SLBP) sebagai komunitas kolompok.sasaran.