Elemen kultur dalam pembuatan kebijakan Ét Danmark Uden Parallelsamfund Ingen Ghettoer i 2030

Abstract

Denmark merupakan salah satu negara yang aktif dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan salah satu pendonor terbesar UNHCR. Rekam jejak diplomasi mereka dalam bidang pengungsi, imigran, dan HAM terbilang mengesankan. Namun pada tahun 2018, Denmark merilis kebijakan “Ét Danmark Uden Parallelsamfund Ingen Ghettoer i 2030” yang media sebut sebagai kebijakan diskriminatif. Kebijakan Denmark yang kontradiktif menimbulkan pertanyaan, "mengapa Denmark sebagai negara inklusif mengeluarkan kebijakan Ét Danmark Uden Parallelsamfund Ingen Ghettoer i 2030 yang mengeksklusi kelompok imigran?" Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut. Dalam menjawab pertanyaan digunakan teori sistem politik dan pendekatan konstruktivisme yang didukung oleh konsep politik imigrasi dan hak minoritas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Penelitian ini menemukan dua faktor yang membuat pemerintah menerbitkan kebijakan Ét Danmark Uden Parallelsamfund Ingen Ghettoer i 2030. Pertama, perubahan demografi akibat kehadiran imigran tersebut membuat masyarakat menuntut penerbitan regulasi yang dapat menjaga stabilitas sistem kesejahteraan. Denmark mengalami perubahan demografi yang semula homogen menjadi polietnik. Kedua, elemen kultur dalam politik mengharuskan Denmark untuk menerapkan asimilasi kepada imigran supaya menghindari konflik horizontal. Kedua hal tersebut menstimulus pemerintah Denmark untuk mengeluarkan kebijakan ini sebagai upaya asimilasi. Hal yang membuat kebijakan tersebut terkesan diskriminatif adalah ketiadaan hak polietnik bagi imigran dan bukan upaya asimilasinya.