Abstract:
Ketika sebuah referendum dilaksanakan di Swiss, lazimnya keputusan dari pihak pemerintah selaras dengan hasil referendum tersebut. Hal ini juga terjadi dalam referendum yang berkaitan dengan hubungan bilateral di antara Swiss dan Uni Eropa, yakni penolakan Referendum Keanggotaan European Economic Area (EEA) yang membuat Swiss tidak menjadi anggota EEA maupun Uni Eropa, serta peratifikasian Perjanjian Bilateral I setelah perjanjian bilateral ini disetujui suara mayoritas dalam referendum.
Namun, ketika Referendum Against Mass Immigration dengan permintaan utama penerapan batas kuota tahunan imigran yang datang ke Swiss memperoleh kemenangan pada 9 Februari 2014, Pemerintah Federal Swiss menemui dilema dalam mengimplementasikan hasil referendum ini kepada Uni Eropa. Hal ini dikarenakan ada kerjasama bilateral di antara Swiss dan Uni Eropa yang penting bagi perekonomian Swiss dan bertentangan dengan implementasi referendum ini. Yang pertama, Perjanjian Bilateral I, yang mengatur mengenai free movement of persons (FMP), akses pasar, dan kerjasama penelitian di antara Swiss dan Uni Eropa, terancam dicabut bila Swiss mengenakan pembatasan kuota pada Uni Eropa. Yang kedua, status fully associated country Swiss dalam Horizon 2020 dicabut Uni Eropa setelah Swiss menolak menandatangani Protokol III mengenai perluasan FMP untuk Kroasia. Menghadapi hal ini, Swiss menempuh jalur negosiasi dengan Uni Eropa mengenai implementasi referendum dan kedua kerjasama tersebut.
Dengan menggunakan Atribut Nasional dan Two-Level Game Theory, skripsi ini akan menganalisa fase negosiasi di antara Swiss dan Uni Eropa mengenai Referendum Against Mass Immigration, dan bagaimana pengaruh dari kerjasama internasional pada ekonomi domestik dapat membuat negara memutuskan untuk berkompromi dengan win-setnya sendiri.
