Faktor yang menghambat Indonesia dalam melakukan compliance terhadap ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2019

Abstract

ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) merupakan sebuah rencana strategis yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk mencapai integrasi pariwisata di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara yang telah mengadopsi ATSP memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan arahan strategis tersebut. Melalui Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Pariwisata tahun 2015-2019, pemerintah Indonesia memiliki target yang harus dicapai oleh para pelaku kegiatan pariwisata. Namun pada kenyataannya, tidak seluruh poin telah diimplementasi oleh pemerintah Indonesia. ASEAN juga tidak memiliki tindakan konkret dalam bentuk enforcement untuk menangani masalah tersebut. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata serta diplomasi ekonomi di ASEAN pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa pemerintah Indonesia tidak melakukan compliance secara utuh terhadap ASEAN Tourism Strategic Plan 1 dan 2 pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo tahun 2014-2019. Penelitian ini dibatasi oleh masa kepemimpinan presiden Joko Widodo tahun 2014 hingga 2019, periode berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Pariwisata tahun 2015- 2019, serta definisi dari compliance. Berdasarkan teori compliance milik Carmela Lutmar dan Carnerio, ASEAN dapat dikategorikan sebagai organisasi regional yang memiliki power yang bersifat normatif dan tidak memaksa. Renstra Kementerian Pariwisata sebagai masterplan pariwisata di Indonesia seharusnya memiliki poin-poin yang diadaptasi dari ATSP yang bertujuan untuk mencapai integrasi pariwisata ASEAN tersebut. Namun pada kenyataannya, ASEAN tidak bisa memaksa setiap anggotanya untuk taat (comply) terhadap ATSP yang telah disusun dan disepakati. Sikap normatif ASEAN tersebut menjadi alasan mengapa Indonesia tidak taat secara utuh terhadap poin-poin ATSP. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki prioritas yang berbeda dengan ATSP, dimana pemerintah masih sangat domestik-sentris, dan cenderung mengabaikan tujuan utama dari ATSP yaitu integrasi pariwisata di Asia Tenggara, yang termasuk ke dalam kerangka integrasi ekonomi ASEAN. Kedua alasan inilah yang menjadi faktor penghambat yang membuat Indonesia tidak bisa memenuhi kewajiban compliance terhadap ATSP secara utuh.