Pengembangan karakteristik tindak pidana korupsi pada proyek konstruksi di Indonesia

Abstract

Salah satu masalah yang menghambat pekerjaan proyek konstruksi di Indonesia adalah korupsi. Korupsi dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk dalam pekerjaan proyek konstruksi, seperti nilai kontrak proyek menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, hasil kinerja dan kualitas yang rendah, bahkan sampai pada kegagalan bangunan. Selain itu, korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur sehingga menunda dan mengurangi hasil yang diharapkan dari investasi suatu proyek konstruksi. Setiap proyek konstruksi mempunyai keunikan tersendiri, yang dapat menjadi peluang terjadinya korupsi. Dengan mempelajari berbagai karakteristik dan kerentanan dalam proyek konstruksi, kita dapat mencegah kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik tindak pidana korupsi pada proyekkonstruksi di Indonesia. Data pada penelitian ini diperoleh dari situs web : https://putusan.mahkamahagung.go.id/ dengan batasan masalah berupa kasus proyek konstruksi yang telah mencapai proses pengadilan. Analisis yang dilakukan dari 27 kasus yang didapatkan memberikan kesimpulan bahwa jenis proyek infrastruktur dengan tipe kepemilikan berupa penyedia jasa swasta dan pengguna jasa pemerintah merupakan yang paling rentan terjadi tindak pidana korupsi. Pulau Sulawesi merupakan lokasi proyek konstruksi yang paling sering terlibat tindak pidana korupsi. Kerentanan tindak pidana korupsi pada proyek konstruksi paling sering terjadi pada tahap konstruksi dengan bentuk korupsinya berupa kelalaian (Proffesional Neglience). Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan nilai awal proyek berada di antara 1,24% sampai 95,31%.