Peranan prosedur pemberian dan pengawasan Kredit Usaha Rakyat dalam usaha mengurangi kredit bermasalah : studi kasus pada Bank BJB Cabang TS

Abstract

Menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha bank terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa perbankan lainnya. Bank menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan salah satu jenis kredit yang dikeluarkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program pemerintah berupa pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki angunan tambahan atau angunan tambahan belum cukup. Untuk menyalurkan KUR pemerintah bekerja sama dengan bank yang ada di Indonesia dan salah satunya adalah Bank BJB Cabang TS Bandung. Disamping untuk medukung program pemerintah, Bank BJB juga ingin meningkatkan kinerja dan mendapatkan keuntungan dari pemberian KUR tersebut berupa bunga yang dibebankan dan biaya administrasi kredit. Namun sering kali terdapat nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sehingga menimbulkan NPL pada bank. Maka dari itu, untuk mencegah timbulnya nilai NPL, pihak bank perlu menjalankan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Penelitian membahas mengenai pelaksanaan prosedur, pengawasan kredit, dan faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan prosedur pemberian dan pengawasan kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank BJB. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan pihak Bank BJB dan data sekunder berupa dokumen perusahaan, litelatur, internet, dan data keuangan. Berdasarkan kasus yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perosedur pada Bank BJB cabang TS sudah dilakukan dengan baik dan harus terus dipertahankan. Hanya saja penulis menemukan kekurangan dimana pihak bank kurang teliti dalam melakukan cross check keaslian dokumen usaha debitur dan melakukan analisis karakter debitur. Selain melaksanakan prosedur pemberian, pihak bank juga melakukan pengawasan preventif dan respresif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum pinjaman kredit diberikan, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah pinjaman kredit diberikan. Pengawasan represif bisa berupa monitoring on-site dengan mendatangi tempat usaha debitur dan monitoring off-site dengan mengecek status pembayaran debitur. Dalam menghadapi wabah covid-19, pihak bank memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabah. Dalam memberikan restrukturisasi kredit tersebut pihak bank melakukan pengawasan preventif dengan melakukan wawancara dan observasi keadaan usaha debitur, sedangkan pengawasan represif yang dilakukan adalah dengan melakukan konfirmasi mengenai perkembangan usaha debitur agar pemberian restrukturisasi kredit bisa terus disesuaikan dengan keadaan usaha debitur. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan selama pemberian kredit berlangsung.