Pengaruh jaring pengaman sistem keuangan dan inklusi keuangan terhadap pengambilan risiko bank umum konvensional di Indonesia

Abstract

Pengambilan risiko penting dilakukan oleh bank untuk memaksimumkan profit yang diperoleh. Namun, pengambilan risiko yang berlebihan dapat menyebabkan krisis perbankan yang dapat berakhir buruk bagi perekonomian, seperti krisis keuangan pada tahun 1998. Untuk mencegah terulangnya krisis, diterapkanlah Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang juga dapat membatasi pengambilan risiko berlebihan oleh bank. Komponen JPSK meliputi kewajiban penyediaan modal minimum, asuransi simpanan, dan fasilitas diskonto. Namun, penerapan JPSK dapat menimbulkan moral hazard, bank menjadi lebih berani mengambil risiko dalam mengelola aktiva produktifnya. Di sisi lain, BI mendorong peningkatan inklusi keuangan yang dapat mencegah terjadinya krisis dengan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Peningkatan inklusi keuangan melalui peningkatan penyaluran kredit UMKM dapat memengaruhi risk taking bank. Dengan meningkatkan penyaluran kredit, bank menurunkan standar pinjaman yang akan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan pengaruh komponen JPSK dan inklusi keuangan terhadap pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia. Data yang digunakan berupa data bulanan dari tahun 2005-2019. Teknik estimasi yang digunakan yaitu Ordinary Least Square. Penelitian menemukan bahwa komponen JPSK berupa kewajiban penyediaan modal minimum dan asuransi simpanan dengan fitur coverage limit berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko. Hal tersebut, dapat mengindikasikan bahwa penerapan JPSK yang meliputi kewajiban penyediaan modal minimum dan asuransi simpanan cenderung menimbulkan moral hazard pada bank. Selain itu, ditemukan inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko. Hal tersebut, dapat mengindikasikan bahwa inklusi keuangan melalui penyaluran kredit UMKM akan mengurangi pengambilan risiko oleh bank. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan JPSK akan menimbulkan moral hazard bank sehingga penerapan JPSK perlu dilengkapi kebijakan yang dapat menekan peningkatan moral hazard tersebut. Selain itu, program inklusi keuangan melalui penyaluran kredit UMKM perlu dipertimbangkan untuk didorong karena dapat mengurangi pengambilan risiko oleh bank.