Abstract:
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan
Kartu Identitas Anak (studi kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung). Teori yang dipakai adalah teori implementasi kebijakan yang di
kemukakan oleh Daniel. A Mamanian dan Paul A. Sabatier yang menyatakan
bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu (1) Mudah atau
tidaknya masalah dikendalikan, (2) Kemampuan kebijakan dalam menstruktur
proses implementasi dan (3) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi.
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan
metodologi pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sebagai
informan adalah 9 orang yang terdiri dari 8 masyarakat yang membuat Kartu
Identitas Anak dan 1 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang kemukakan
Mazmanian dan Sabatier mempengaruhi keberhasilan implementasi Kartu
Identitias Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Variabel pertama yaitu mudah atau tidaknya masalah dikendalikan ternyata tidak
mempengaruhi keberhasilan implementasi Kartu Identitas Anak di Kota Bandung
yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak.
Variabel kedua yaitu Kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses
implementasi yaitu adanya perbedaan aturan antara Permendagri No 2 tahun 2016
dan Disdukcapil dalam usia kepemilikan Kartu Identitas Anak. Sehingga hal
tersebut tidak mempengaruhi keberhasilan kebijakan Kartu Identitas Anak di
Disdukcapil Kota Bandung. Variabel ketiga yaitu variabel diluar kebijakan yang
mempengaruhi proses implementasi yang didalamnya terdapat kondisi teknologi
yang merupakan variabel yang secara signifikan mempengaruhi implementasi
kebijakan Kartu Identitas Anak. Teknologi mempengaruhi persepsi masyarakat
mengenai pentingnya Kartu Identitas Anak sebagai dokumen kependudukan.
Rendahnya pengetahuan akan manfaat Kartu Identitas Anak beserta inovasi
pelayanan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mempengaruhi dukungan publik terhadap
kepemilikan Kartu Identitas Anak.
