Pengaruh aspek kepranataan dalam perwujudan bentuk permukiman yang mendukung target pariwisata : studi kasus Kel. Tuktuk Siadong

Abstract

Kawasan Danau Toba sudah menjadi salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menurut Peraturan Presiden RI No. 58 Tahun 2017. Sebagai sebuah kawasan yang sudah masuk kedalam daftar KSPN, perencanaan dan pembangunan harus dan akan diawasi dengan baik. Selain KSPN, Kawasan Danau Toba juga masuk kedalam daftar Unesco Global Geopark (UGG). Kawasan Danau Toba akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan pariwisata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perletakan tata masa bangunan gedung pada pesisir Danau Toba tepatnya bangunan disamping Jalan Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuat sebuah analisa mengenai kaitan aspek kepranataan terhadap perletakan tata masa bangunan ataupun bentuk fisik permukiman dan apakah aspek kepranataan mendukung perkembangan kawasan tersebut untuk kedepannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang meliput observasi lapangan secara langsung dengan cara wawancara dan mengamati kondisi eksisting. Selain itu juga dengan mencari peraturan formal dan informal pada daerah tersebut. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa bentuk arsitektur permukiman (kondisi eksisting dan real) adalah produk dari sebuah proses perubahan peraturan penataan formal maupun informal. Peraturan formal yang dapat dikaji dari Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Samosir 2018-2038, Peraturan Daerah No.21 Tahun 2006 Tentang Penataan Kawasan Perdesaan dan RTBL Kawasan Tomok-Tuktuk Siadong (KSPN Danau Toba) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. Selain itu, ada juga beberapa penataan informal seperti kesepakatan masyarakat setempat untuk tidak saling mengganggu, tetapi mempersilahkan siapapun untuk membangun bangunan dengan bentuk dan fungsi apapun selama tidak saling mengganggu. Aspek kepranataan juga menjadi sebuah pendukung bagi aspek pertumbuhan ekonomi perdesaan dan juga pariwisata dikarenakan hukum yang muncul memiliki wawasan yang mengarah terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.