Proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia terkait pemberian bantuan kemanusiaan untuk korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rakhine State, Myanmar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menggambarkan proses pembentukan kebijakan luar negeri yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Dalam tulisan ini, pertanyaan penelitian yang berbunyi “Bagaimana proses pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait pemberian bantuan kemanusiaan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine State, Myanmar?” akan dijawab berdasarkan kepada hasil analisis dengan menggunakan teori foreign policy analysis theoretical integration milik Michael Brecher. Dengan mengedepankan metodologi kualitatif dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk memenuhi tuntutan dari ideologi Pancasila, UUD 1945, dan asas politik luar negeri Indonesia, Indonesia pun menghadapi proses dalam hal pembentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia, yang terjadi dalam tiga tahapan berbeda. Tahapan pertama ditandai dengan kemunculan komponen input dalam lingkungan operasional dan juga lingkungan psikologis, yang berupa: munculnya isu pelanggaran HAM di Myanmar, keberadaan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan strategi diplomasi kemanusiaan, komitmen Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi, dan organisasi MER-C untuk memberikan bantuan, dan juga tuntutan dari masyarakat Indonesia kepada pemerintah untuk turut memberikan bantuan kepada etnis Muslim Rohingya. Lalu tahap selanjutnya adalah perumusan keputusan, yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato yang menyampaikan bahwa Indonesia bersedia memberikan bantuan dalam merespon peristiwa ini. dan yang terakhir, tahap implementasi yang ditandai dengan dikirimkannya bantuan kemanusiaan, bantuan jangka panjang, dan juga masukan bagi Myanmar sebagai upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di negaranya.