Upaya Indonesia mengatasi pencemaran laut lintas batas akibat Seabed Oil Mining oleh PT. TEP Australasia

Abstract

Peristiwa tak diharapkan akibat aktivitas industri pun terjadi pada tahun 2009 lalu di perairan Laut Timor akibat gagal operasinya kegiatan seabed oil mining perusahaan PT.TEP Australasia. Akibat kejadian ini, minyak tersebut membludak kepermukaan dan memasuki ZEE Indonesia. Masyarakat setempat terlebih masyarakat Kabupaten Kepulauan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur terancam kehilangan mata pencaharian. Dalam penelitian ini digunakan teori multi-level governance yang berfokus kepada penanganan Indonesia dalam penyelesaian bencana ini melalui berbagai level governance yakni pada tataran internasional, nasional dan subnasional. Kemudian dalam prosesnya akan ditunjukan kolaborasi dari banyak aktor yang juga sejalan dengan teori pluralisme. Pada tingkat internasional, berbagai upaya tersebut diwujudkan melalui diplomasi dan mediasi oleh pemerintah Indonesia kepada PT.TEP Australasia dan Pemerintah Thailand sebagai pemilik BUMN perusahaan induk, serta pengajuan gugatan class action melalui pengadilan terhadap Pemerintah Australia sebagai penanggungjawab tempat perusahaan tertuduh berdaulat. Pada penyelesaian di tingkat nasional akan ditunjukan dimana regulasi dalam Undang-Undang nasional dan peraturan nasional pendukung menjadi penghambat pemerintah pusat dalam melakukan penanganan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakatnya, akibat adanya sistem desentraliasasi yang dimiliki. Selanjutnya, pada tingkat sub-nasional, tidak ada upaya yang dilakukan sama sekali dari pemerintah daerah maupun BPBD sebagai badan yang dibentuk untuk mengatasi penanggulangan bencana. Hal ini terjadi akibat kurang komprehensifnya APBD Provinsi NTT dalam biaya mitigasi bencana serta peraturan daerah yang masih dinilai tumpang tindih. Upaya melalui arbitrase internasional dengan landasan strict liability; perbaikan sistem koordinasi BPBD dengan BNPB; dikeluarkannya peraturan daerah yang lebih komprehensif tentang mekanisme bencana; dan perbaikan APBD Provinsi dalam mekanisme dana siap siaga menjadi upaya yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu seperti ini.