Abstract:
Sejak Papua Barat bergabung dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1961, terjadi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat. Situasi ini menciptakan tidak adanya rasa percaya antara masyarakat Papua Barat terhadap Pemerintah Indonesia dalam keberlangsungan hidup mereka. Respon yang lambat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok yang berusaha mencari dukungan di dalam dan luar negeri. Diplomasi yang dilakukan secara internasional difokuskan pada kawasan Pasifik Selatan khususnya sebuah organisasi yaitu, Melanesia Spearhead Group (MSG). MSG merespon dengan melakukan beberapa tindakan yang menjadi upaya untuk mendorong penyelesaian persoalan yang ada di Papua Barat melalui penyuaraan isu ini pada forum internasional yang lebih tinggi. Muncul sebuah pertanyaan terkait tindakan yang dilakukan oleh MSG tersebut yaitu, upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh MSG dalam menginternasionalisasikan isu Papua Barat? Untuk mengetahui upaya-upaya tersebut, peneliti menggunakan teori liberalisme institusionalisme, konsep collective security, hak asasi manusia serta peran organisasi internasional. Teori dan konsep ini dipilih untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh MSG. Peneliti menemukan bahwa, MSG telah menjadi sebuah instrumen bagi setiap negara anggota untuk mencapai kebijakan nasional mereka; menjadi arena pembahasan penyelesaian persoalan yang terjadi dan aplikasi keanggotaan Papua Barat untuk menjadi anggota penuh MSG; MSG juga menjadi sebuah aktor independen dengan memberikan sebuah pengakuan politik terhadap ULMWP dan menyuarakan Isu Papua Barat di tingkat yang lebih tinggi seperti PIF dan PBB. Penelitian ini berujung pada sebuah kesimpulan bahwa, upaya-upaya yang dilakukan oleh MSG dalam meneyuarakan isu ini secara internasional berhasil mendorong pembahasan penyelesaian konflik yang terjadi di Papua.
