Peran media berita terhadap Naming and Shaming oleh Amerika Serikat dalam krisis Rohingya

Abstract

Kebijakan luar negeri tidak hanya berbentuk program pemerintah dan strategi, namun juga pernyataan verbal pemerintah dalam merespon suatu isu internasional. Labeling atau naming and shaming merupakan konsep yang mendukung pernyataan tersebut. Melabel suatu isu dengan kata atau istilah dapat memberikan dampak pada kebijakan luar negeri. Sementara media berperan sebagai sumber informasi yang dapat membentuk pemikiran masyarakat, mencerminkan pemikiran masyarakat, maupun merepresentasikan suatu isu. Pada 25 Agustus 2017, krisis Rohingya kembali menjadi perbincangan media berita, Amerika Serikat tidak memberikan label apapun terhadap krisis Rohingya, Namun, pada tanggal 22 November 2017 pemerintah Amerika Serikat melabel krisis Rohingya sebagai ethnic cleansing. Penelitian ini akan berfokus pada peran media berita daring dalam melakukan framing terhadap krisis Rohingya, sehingga pemerintah Amerika Serikat memberikan kebijakan untuk melabel krisis Rohingya. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana peran media berita daring pada naming and shaming oleh pemerintah Amerika Serikat dalam krisis Rohingya?. Dengan pendekatan Pluralisme dapat diteliti bagaimana media berita berperan dalam framing krisis Rohingya. Digunakan konsep Policy – Media Interaction Model untuk mengukur interaksi framing media dengan kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukan media berita memiliki peran dalam upaya memberikan label terhadap krisis Rohingya dengan framing kejahatan kemanusiaan, namun pada penelitian ini ditunjukan media tidak memiliki kuasa terhadap label apa yang akan diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat, karena pemerintah AS memiliki kepentingan terhadap pemerintah Myanmar.