Abstract:
Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Freeport telah berlangsung sejak
tahun 1967 hingga sekarang dan telah memberi manfaat besar bagi keduanya.
Namun dibalik hal tersebut, terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan keduanya,
khususnya dalam hal kontrak kerjasama. Keberadaan Kontrak Karya sangat
menguntungkan Freeport dibandingkan Indonesia sebagai negara yang berkuasa.
Keinginan Indonesia untuk mengganti Kontrak Karya melalui kebijakan negara
yaitu UU Minerba nomor 4 tahun 2009 membuat perlunya negosiasi antara
keduanya. Negosiasi baru bisa dilaksanakan beberapa tahun setelah kebijakan
dikeluarkan karena adanya penolakan dari Freeport. Indonesia tidak bisa
mengambil alih Freeport karena pengaruh Freeport untuk Indonesia sangatlah besar.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana proses negosiasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dan apa saja
faktor-faktor dibelakang keberhasilan negosiasi tersebut. Dalam menganalisa hal
tersebut, digunakan teori negosiasi dari Timothy Sullivan, Pruitt dan pemikir
lainnya. Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian "Apa faktor-faktor yang
melatarbelakangi keberhasilan negosiasi Indonesia dan PT Freeport
Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo." dan menyimpulkan
setidaknya ada 3 faktor dibalik keberhasilan dari negosiasi. Pertama, potensi
sumber daya alam dan kepastian usaha. Kedua, kebijakan dan tekanan dari
Indonesia. Ketiga, hasil negosiasi yang saling menguntungkan dan memenuhi
kepentingan kedua belah pihak.
