Upaya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam memberikan informasi publik berbasis elektronik di Kota Bandung

Abstract

Setiap Badan Publik mengelola dan menyediakan informasi publik untuk masyarakat secara cepat,tepat waktu,biaya ringan/proporsional,dan cara sederhana.Hal tersebut merupakan kewajiban sebagai Badan Publik di dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kewajiban tersebut mengarahkan pemerintah Kota Bandung menyediakan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif melalui sistem pemerintahan elektronik (E-government).Namun pada kenyataannya,banyak masyarakat Kota Bandung masih menggunakan layanan informasi secara manual(non-elektronik).Hal ini menyebabkan keterbukaan informasi publik yang cepat danOtepat waktu,biaya ringan,cara sederhana dan prinsip E-governtment di Kota Bandung tidak tepat sasaran atau tepat guna.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan PPID dalam mengembangkan E-government dalam pemanfaatan layanan informasi publik berbasis elektronik.Penelitian ini menggunakan teori Hasibuan dan Santoso mengenai tahapan pengembangan aplikasi E-government yaitu 1) Keberhasilan Pemerintah dalam Menarik Perhatian Masyarakat., 2)Transaksi dan interaksi, 3)Kerja sama, 4)Teknis yang kompleks,dan 5)Informasi yang terpaket. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti melakukan analisa terhadap upaya PPID dalam memberikan informasi publik berbasis elektronik di Kota Bandung. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah: 1) Observasi yang dilakukan di PPID Utama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DP3APM, 2) Wawancara dengan 18 responden terdiri dari pegawai Pejabat Pengelola Informasi Publik Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, DP3APM, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan Masyarakat, 3) studi dokumen Pemerintah yaitu Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) PPID menarik perhatian masyarakat dengan melakukan sosialisasi, 2) Transaksi dan interaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang beralaku . 3) adanya kerjasama antara PPID Utama dengan PPID Pembantu, PPID dengan Masyarakat. 4) Berjalannya SOP dan alur birokrasi dengan baik 5) PPID Kota Bandung sudah memberikan informasi yang terpaket berupa website khusus PPID sesuai dengan begutuhan dan keinginan masyarakat.