Pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap efisiensi penyediaan barang publik di Indonesia

Abstract

Hipotesis Tiebout mengatakan bahwa penyediaan barang publik akan lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah lokal. Hal ini terjadi karena pemerintah lokal lebih mengetahui informasi tentang preferensi masyarakatnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Adanya sistem desentralisasi fiskal memberikan kewenangan bagi pemerintah lokal untuk mengelola aspek keuangannya dan menyalurkannya untuk pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengukur dan menganalisis indeks desentralisasi fiskal 33 provinsi di Indonesia, 2) mengukur dan menganalisis tingkat efisiensi penyediaan barang publik 33 provinsi di Indonesia, 3) melihat bagaimana pengaruh indeks desentralisasi fiskal terhadap tingkat efisiensi penyediaan barang publik di Indonesia. Perhitungan indeks desentralisasi fiskal diukur dengan metode The Enhanced Index of Fiscal Decentralization (EFDI) dengan menggunakan variabel pendapatan asli daerah, total belanja daerah, total pengeluaran agregat pemerintah daerah dan pusat, dan dana perimbangan. Perhitungan efisiensi penyediaan barang publik menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan variabel input berupa jumlah pegawai negeri sipil dan total belanja daerah regional provinsi, sementara variabel outputnya adalah jumlah rumah sakit publik, posyandu, puskesmas, jumlah sekolah negeri, panjang jalan, dan jumlah jembatan. Pengaruh indeks desentralisasi fiskal terhadap penyediaan barang publik dianalisis menggunakan metode Common Effect Model (CEM) dengan variabel dependen efisiensi penyediaan barang publik dan variabel independen yang terdiri dari EFDI dan variabel dummy masing-masing karakteristik 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) secara umum nilai indeks desentralisasi fiskal 33 provinsi di Indonesia sangat rendah. 2) Skor efisiensi penyediaan barang publik 33 provinsi di Indonesia sudah cukup tinggi, namun penyediaan barang publik di provinsi DKI Jakarta tidak efisien. Hal ini dikarenakan sebagian besar anggaran provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai biaya operasional bukan untuk belanja barang publik. 3) Indeks desentralisasi fiskal secara statistik signifikan memengaruhi efisiensi penyediaan barang publik, akan tetapi pengaruhnya negatif. Artinya semakin besar indeks desentralisasi fiskal maka skor efisiensi penyediaan barang publik akan semakin berkurang. Hal tersebut disebabkan karena semakin terdesentralisasi suatu sistem pemerintahan semakin jauh hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya, sehingga pengawasan dari pemerintah pusat akan semakin berkurang dan ini memberikan peluang praktek korupsi yang semakin besar. Temuan ini tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Hipotesis Tiebout.