Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar (default) dalam penerbitan obligasi daerah

Abstract

Pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah melalui obligasi daerah tidak terlepas dari risiko gagal bayar (default). Pemerintah pusat yang tidak menjamin obligasi daerah, sehingga pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadinya gagal bayar (default) dibebankan kepada pemerintah daerah selaku penerbit obligasi daerah, sementara dalam proses penerbitan obligasi daerah melibatkan berbagai pihak, termasuk menteri keuangan dan wali amanat. Penelitian tesis ini menitikberatkan pada batas pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah, serta pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah apabila terjadi gagal bayar (default) dalam penerbitan obligasi daerah, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian tesis ini bahwa pemerintah pusat melalui menteri keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas usulan rencana penerbitan obligasi daerah, menerima laporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan obligasi daerah, serta memberikan sanksi penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan obligasi daerah, sedangkan pemerintah daerah hanya dapat menerbitkan obligasi pendapatan (revenue bond), membentuk unit pengelola obligasi daerah, dan menerbitkan peraturan daerah. Pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi daerah meliputi pertanggungjawaban pengelolaan dan dana hasil obligasi daerah. Di sisi lain, apabila wali amanat sebagai pihak dalam penerbitan obligasi daerah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dalam perjanjian perwaliamanatan, maka ikut bertanggungjawab atas terjadinya gagal bayar (default).