Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Indonesia dalam pembuatan kebijakan perlindungan buruh migran di ASEAN

Abstract

Negara-negara anggota ASEAN merupakan negara pengirim sekaligus penerima buruh migran, ketiadaan kebijakan perlindungan buruh migran di ASEAN membuat kasus-kasus kekerasan terhadap buruh migran terabaikan dan terus meningkat. Sejak 2007 kemudian munculah kebijakan-kebijakan di ASEAN yang mengatur perlindungan buruh migran dan muncul sebuah forum regional yang khusus untuk mendiskusikan isu tersebut yang dalam prosesnya melibatkan aktor-aktor OMS, termasuk OMS dari Indonesia yang merupakan negara pengirim buruh migran terbesar di kawasan. Sedangkan ASEAN merupakan organisasi regional yang state-centric yang mengedepankan peran negara dalam tata kelolanya, dan cenderung kurang partisipatif terhadap OMS karena adanya ketentuan pembatasan ruang politik bagi entitas-entitas non-negara. Tesis ini akan membahas bagaimana keterlibatan organisasi masyarakat sipil Indonesia menciptakan ruang partisipasi di ruang publik ASEAN untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan regional perlindungan buruh migran. Tesis ini menggunakan teori Kritis dari Linklater dan Habermas yang memandang bahwa OMS merupakan kelompok masyarakat solidaris yang berusaha mentransformasi kondisi sosial dengan melakukan dialog di ruang publik internasional yang menjadi tempat bagi masyarakat sipil untuk berdiskusi dan membentuk opini masyarakat sehingga dapat dijadikan tuntutan publik berkaitan dengan pembuatan kebijakan, kemudian di sampaikan pada pemerintah sebagai pemegang legitimasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa di dalam konteks ASEAN statecentric, OMS Indonesia bersama dan melalui jaringan-jaringannya dapat membuka ruang partisipasinya sendiri untuk dapat memunculkan isu buruh migran di ruang publik ASEAN, sehingga instrumen-instrumen kebijakan regional dan forum diskusi regional perlindungan buruh migran yang diusulkan OMS disepakati pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN.