Abstract:
Negara-negara anggota ASEAN merupakan negara pengirim sekaligus
penerima buruh migran, ketiadaan kebijakan perlindungan buruh migran di
ASEAN membuat kasus-kasus kekerasan terhadap buruh migran terabaikan dan
terus meningkat. Sejak 2007 kemudian munculah kebijakan-kebijakan di ASEAN
yang mengatur perlindungan buruh migran dan muncul sebuah forum regional
yang khusus untuk mendiskusikan isu tersebut yang dalam prosesnya melibatkan
aktor-aktor OMS, termasuk OMS dari Indonesia yang merupakan negara pengirim
buruh migran terbesar di kawasan. Sedangkan ASEAN merupakan organisasi
regional yang state-centric yang mengedepankan peran negara dalam tata
kelolanya, dan cenderung kurang partisipatif terhadap OMS karena adanya
ketentuan pembatasan ruang politik bagi entitas-entitas non-negara. Tesis ini akan
membahas bagaimana keterlibatan organisasi masyarakat sipil Indonesia
menciptakan ruang partisipasi di ruang publik ASEAN untuk mempengaruhi
proses pembuatan kebijakan regional perlindungan buruh migran.
Tesis ini menggunakan teori Kritis dari Linklater dan Habermas yang
memandang bahwa OMS merupakan kelompok masyarakat solidaris yang
berusaha mentransformasi kondisi sosial dengan melakukan dialog di ruang
publik internasional yang menjadi tempat bagi masyarakat sipil untuk berdiskusi
dan membentuk opini masyarakat sehingga dapat dijadikan tuntutan publik
berkaitan dengan pembuatan kebijakan, kemudian di sampaikan pada pemerintah
sebagai pemegang legitimasi.
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa di dalam konteks ASEAN statecentric,
OMS Indonesia bersama dan melalui jaringan-jaringannya dapat
membuka ruang partisipasinya sendiri untuk dapat memunculkan isu buruh migran
di ruang publik ASEAN, sehingga instrumen-instrumen kebijakan regional dan
forum diskusi regional perlindungan buruh migran yang diusulkan OMS
disepakati pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN.
