Proses pembentukan kebijakan Indonesia terhadap Myanmar dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya

Abstract

Krisis kemanusiaan Rohingya telah menjadi perhatian dunia internasional karena adanya dugaan perlakuan diskriminatif sekaligus aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan militer Myanmar. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memerhatikan masalah ini mulai ikut terlibat di dalamnya karena dirasa telah melanggar HAM. Meskipun Indonesia dan Myanmar merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengabaikannya dan menggunakan prinsip R2P milik PBB demi menegakkan keadilan dan perdamaian bagi masyarakat internasional. Bantuan Indonesia kemudian akan tertuang pada pembentukan kebijakan luar negerinya. Melihat hal ini, penulis merasa kajian mengenai proses pembentukan kebijakan tersebut penting untuk dibahas sehingga dijadikan poin utama di dalam penelitian. Penjelasannya kemudian akan mengacu pada teori DMP milik Richard C. Snyder dengan dibantu oleh konsep FPA milik Valerie M. Hudson dan Domestic Constraint on Foreign Policy Making serta International Constraint on Foreign Policy Making milik Marijke Breuning sebagai konsep pendukung. Melalui analisis yang lengkap dan komprehensif, penulis menemukan empat poin penting dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia ke Myanmar. Pertama, bahwa perangkat aturan sangat penting dalam membentuk suatu kebijakan. Kedua, pemerintah Indonesia telah memenuhi seluruh poin yang tertuang pada teori DMP. Ketiga, pentingnya peran pemerintah Indonesia dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Terakhir, poin keempat, bahwa faktor lain (tekanan domestik dan internasional) di luar pemerintah indonesia pun terbukti mempengaruhi proses pembentukan kebijakannya.