Abstract:
Tidak diakuinya individu sebagai bagian warga negara di bawah hukum negara mana pun menyebabkan individu hidup dalam kondisi tanpa kewarganegaraan atau statelessness. Hal tersebut menyebabkan stateless persons tidak mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak ada yang bisa menjamin hak asasi manusia mereka. Kenya merupakan salah satu negara yang mengalami permasalahan statelessness. Banyak masyarakat yang berada dalam kondisi rentan terhadap penganiayaan dan diskriminasi. Sehingga UNHCR sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat terkait permasalahan statelessness, melakukan upaya bersama Pemerintah Kenya untuk menghapuskan permasalahan tersebut di Kenya. Maka, penelitian ini akan menjawab “Bagaimana Upaya UNHCR dalam Menghapuskan Permasalahan Statelessness di Kenya pada tahun 2014-2017?”.
Peneliti menggunakan konsep International Regime of Human Rights dan peran organisasi internasional. Konsep-konsep tersebut dipilih karena dapat menjelaskan upaya UNHCR untuk menghapuskan permasalahan statelessness di Kenya dengan menjamin hak asasi manusia melalui kerja sama dengan pemerintah maupun non-pemerintah. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang berbasis data dan dokumen resmi dengan menggunakan studi literatur. Peneliti menemukan bahwa pertama, UNHCR melakukan advokasi kepada Pemerintah Kenya dengan tujuan membuat National Action Plan sebagai cara untuk mencapai tujuan Global Action Plan to End Statelessness 2014-2024. Kedua, memberikan dukungan operasional dengan tujuan untuk membantu implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan Kenya serta komitmen internasional Kenya dalam menghapuskan permasalahan statelessness. Ketiga, mendorong Pemerintah Kenya untuk fokus terlibat dalam upaya menghapuskan permasalahan statelessness di ranah internasional dan melakukan Kampanye #Ibelong untuk membangkitkan kesadaran pemerintah dan masyarakat terkait permasalahan statelessness.
